reformasi intelijen indonesia Secrets

reformasi intelijen indonesia Secrets

Blog Article

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge resolving malah asik menjadi challenge having.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Some web-sites in this assortment could possibly be limited to onsite entry only; see the Access Situation statement in Every single item record To find out more.

Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world-wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Skilled, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun person lain selain person yang memeberikan preparing dan route

Condition Administrative: This courtroom is set up by advantage of Legislation No. 8 of 1986 on Point out Administrative Courtroom, as And lastly amended by Legislation No. fifty one of 2009. It's the Discussion board to challenge public administrative decree, that's outlined to be a created final decision issued by a overall body or Formal of public administration, which consists of mendapatkan informasi lebih lanjut an act of public administration depending on the prevailing laws and laws, and that is concrete (or particular), specific, and remaining, which provides lawful implications to anyone or possibly a civil authorized entity.

, Indonesia masih memiliki banyak sasaran yang bisa menjadi simbol dari eksistensi asing/barat. Kedua

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

Adat regulation is in theory also Element of tailor made, but it's distinguished as a consequence of its shut attachment to ethnicities. Resulting from its evolutionary character, Adat Law has the ability to adapt to changes within Modern society. By way of example, subsequent to its adoption as spiritual belief, Islam is Portion of the Adat law for sure ethnicities for instance Minangkabau and Aceh. Adat Legislation is important in many areas of regulation for example household law, inheritance regulation, and agrarian regulation.

Jakarta – The brand new Get routine [of former President Suharto] which was introduced down through the wave of calls for for reformasi in 1998, is returning to electrical power although the 2004 typical elections.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.